Pers Tidak Boleh Menciptakan Konflik
Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan bahwa insan pers tidak boleh menciptakan konflik dengan terlibat dalam kegaduhan yang terjadi di tanah air. Menurut Bagir, pers harus menjadi sarana informasi yang baik bagi masyarakat."Dalam tradisi pers demokratis, pers bisa membuka peluang diskusi secara bebas tetapi tidak boleh menciptakan kontradiksi dan konflik. Pers harus mendorong untuk hal yang lebih baik," kata Bagir disela acara diskusi rangkaian perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2015, di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (7/2/2015).
Bagir mengatakan ungkapan yang selama ini dikenal di kalangan insan pers bahwa "bad news is a good news" sudah tidak relevan lagi. Menurutnya, sebuah berita yang buruk bisa dijadikan peringatan agar seseorang lebih waspada akan tetapi hal tersebut bukan hal yang prinsipal.
"Kita harus berprinsip "good news is a good news" meskipun "bad news" harus diketahui orang supaya waspada," jelas Bagir.
Sementara itu, anggota Dewan Pers Muhammad Ridlo Eisy mengatakan bahwa Indonesia tidak menganut kebebasan pers yang sebebas-bebasnya.
"Batas pers di Indonesia adalah kebebasan pers orang lain. Kalau ada media yang tidak bertanggungjawab dalam pemberitaan, akan ada konsekuensinya. Pers di sini menghormati norma agama, azas praduga tidak bersalah sehingga kalau melanggar bisa kena pidana," jelas Ridlo.
Pada peringatan Hari Pers Nasional 2015, diusung tema besar "Kemerdekaan Pers dari Rakyat untuk Rakyat" dengan subtema "Pers Sehat, Bangsa Hebat" yang artinya bahwa HPN bukanlah eksklusif milik masyarakat pers di tanah air, melainkan adalah milik seluruh bangsa Indonesia.
Bagir Manan: Media Jangan jadi Terompet Kegaduhan
"Dalam suasana kegaduhan demi kegaduhan kekuasaan, pers atau media tidak semestinya menjadi terompet apalagi menjadi bagian dari kegaduhan itu," kata Bagir Manan dalam sambutan acara Konvensi Media Massa di sela rangkaian perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2015, di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu.
Bagir mengharapkan pers dan media di Indonesia senantiasa menggiatkan agar pelaku politik dan kenegaraan berhenti dari terus-menerus bergaduh sekadar untuk memperoleh, atau berbagi kekuasaan semata.
"Saya perlu ingatkan kembali, pers atau media harus menempatkan diri sebagai the spearhead, keluar dari berbagai kegaduhan yang tidak memberi manfaat bagi kepentingan rakyat banyak," ujar dia.
Bagir sebelumnya juga pernah menyampaikan di tengah bergulirnya pemerintahan baru saat ini, pers harus mampu melindungi dirinya sendiri dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai ketentuan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers.
Pengamat politik dari lembaga survei Populi Center Nico Haryanto mengatakan saat ini situasi politik nasional tengah mengalami fase abnormalitas.
Segala hal yang lumrah terjadi pada level eksekutif dan legislatif seolah berbalik 180 derajat tanpa diduga-duga.
"Ini memang terjadi abnormalitas politik di mana partai-partai pemerintah terlihat galak sekali kepada Presiden sementara partai-partai oposisi justru malah lebih ramah dan sangat supportif terhadap apapun keputusan pemerintah," kata Nico.
Hal tersebut menurut Nico, mengindikasikan adanya permasalahan yang agak serius terhadap Koalisi Indonesia Hebat atau koalisi yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, dan akan sangat memengaruhi kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
Rangkaian kegiatan peringatan Hari Pers Nasional 2015 berlangsung pada 1-10 Februari 2015 di Batam dan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
Puncak acara Hari Pers Nasional dijadwalkan berlangsung 9 Februari 2015 di Hotel Harmoni One, Batam, dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo.
Sumber: Antara
Ada Media Besar Bertindak Seperti Pers Abal-abal
Dalam rangakaian puncak acara tersebut, Wapres menyaksikan rangkaian kegiatan mulai dari penandatanganan kesepakatan bersama antara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI) mengenai pengembangan pendidikan tinggi jurnalistik di Semarang. MoU mengenai pendidikan dan pelatihan wartawan serta media literaso antara Persatuan Wartawan Indonesia dengan BRI, Garuda Indonesia, Transcorp Media, Artha Graha Peduli dan Lippo Group.
Selain itu, Wapres juga menyaksikan sejumlah penghargaan yang diberikan kepada kalangan pers diantaranya Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2014.
Dalam sambutannya, Jusuf Kalla mengharapkan pers harus terus memberikan optimisme kepada masyarakat, mendorong persatuan dan mendamaikan bangsa. Pers jangan membuat masyarakat pesimis.
Ia juga mengatakan bahwa pers merupakan mata, telinga dan mulut sebuah bangsa. “Tanpa media sebuah bangsa tidak memiliki mata, tidak memiliki telinga dan tidak memiliki mulut,” katanya.
Sedangkan Ketua Dewan Pers Bagir Manan menegaskan bahwa kebebasan pers adalah keberpihakan pers terhadap publik bukan malah ikut menempatkan diri sebagai bagian integral kekuatan-kekuatan politik yang bersaing.
“Pers partisan merendahkan diri sendiri, mengesampingkan kode etik, dan standar jurnalistik,” kata Bagir saat acara Peringatan Hari Pers Nasional 2015 di Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/2/2015).
Pada acara tersebut Bagir Manan menekankan kode etik pers, karena banyaknya timbul media abal-abal yang tidak jelas penanggungjawabnya dan bahkan ada media-media besar yang melanggar kode etik pers alias bertindak abal-abal. “Hal tersebut harus ditindak tegas.“
Perbuatan pers abal-abal itu seperti memeras, mengancam, intimidasi dan sebagainya.
Selain Wapres, sejumlah pejabat tinggi negara seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Ketua MPR Zulkifli Hasan dan para kepala daerah dari seluruh Indonesia juga menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2015 di Batam. (tb/net)
