Pemerintah Aceh Tak Miliki Masterplan Kelola Dana Pendidikan

Pengelolaan dana pendidikan yang terus menuai problem, akibat tak adanya masterplan yang bagus dari pemerintah Aceh. Selain itu, belum adanya qanun (perda) Aceh yang mengatur tentang pengelolaan dana dimaksud, merupakan penyebab penyelenggaraan pendidikan terus bermasalah.

Demikian diungkapkan Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh, Askalani, dalam workshop tentang pelayanan publik yang berlangsung di aula kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan kota Banda Aceh, Senin (12/5).
"Misalnya dana bantuan operasional sekolah (bos), itu tingkat problematikanya sangat tinggi," kata Askalani

Berdasarkan pantauan Gerak di Banda Aceh, bahwa pengelolaan dana pendidikan di sekolah, cenderung hanya diketahui kepala sekolah dan bendahara. "Kesalahannya, ini tidak pernah diatur dalam qanun di Aceh. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, belum memiliki aturan hukum untuk penggunaan anggaran pendidikan," Ujarnya

Isu pendidikan dan kesehatan, menjadi topik hangat dalam workshop tersebut. Buruknya pelayanan publik di sejumlah daerah di Aceh seperti kabupaten Simeulue, Banda Aceh, Singkil, Bener Meriah dan Aceh Tenggara, dibahas alot dalam setiap sesi diskusi, yang dipandu wartawan senior Munawardi itu.

Peserta workshop yang terdiri dari mahasiswa yang aktif di media kampus, pegiat LSM dan sejumlah wartawan lokal, diarahkan untuk publikasi pelayanan publik yang dianggap masih bermasalah di Aceh. Peserta yang belum memiliki kartu pers, diarahkan untuk menulis isu pelayanan publik melalui rubrik jurnalisme warga di sejumlah media.

Selain itu, melalui kegiatan tersebut, bagi wartawan, diharapkan sering mengangkat isu pelayanan publik ditempat mereka bekerja, baik menyangkut pendidikan maupun kesehatan. Kegiatan yang bertema Workshop Liputan Jurnalisme Sadar Pelayanan Publik itu, berlangsung selama dua hari yakni tanggal 12-13 Mei.

Selain Askalani, bersama Muliadi dari Gerak Aceh itu, turut hadir sebagai pemateri, wartawan senior Despryani Y Zamzami, dan Neneng Indriati (dari lembaga LPSS). Para peserta dibekali materi tentang peran dan fungsi media dalam mengontrol pelayanan publik, serta cara menulis berita yang sesuai standar publikasi.

Despriani, banyak mengupas tatacara menulis berita yang baik dengan sistem piramida terbalik dan cara-cara terbaik untuk menyajikan tulisan di media. Tak hanya itu, dia juga menguraikan bagaimana trik-trik pembuatan features yang menarik untuk dibaca. "Untuk memberi ketertarikan pembaca, maka harus pandai memilih angle berita. Kemudian membuat struktur kalimat yang bagus," katanya. [dewi]